Komisi II Masih Beda Pendapat Soal Sumbangan Dana Kampanye

Komisi II Masih Beda Pendapat Soal Sumbangan Dana Kampanye Pembahasan mengenai sumbangan dana kampanye bagi partai baru kepada capres yang didukung masih memetik beraneka pandangan di internal Komisi II DPR. Anggota Komisi II Rufinus Hutahuruk pun membuktikan kontra bersama usulan tersebut.

Ia berpendapat bahwa partai baru tidak punya hak untuk turut beri tambahan sumbangan dana kampanye bagi capres yang dukung. Sebab menurutnya perihal itu bertentangan bersama Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.

“Waktu kita drafting (UU Pemilu) kan dibatasi di UU. Bahwa tersedia kompetensi yang diatur didalam UU khususnya menyangkut parliamentary threshold yang tidak mampu kita pisahkan dari seluruh parpol yang bertanding. Jadi yang ditujukan adalah, jika tersedia yang tidak punya parliamentary thresold, tidak masuk di didalam (menyumbang dana kampanye),” kata Rufinus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).Ia menyampaikan pandangannya bahwa secara logika, partai politik yang meraih kadar tinggi di Pemilu 2014 selanjutnya yang harusnya beri tambahan sumbangan untuk itu. Partai baru justru harusnya tidak masuk didalam keputusan untuk menyumbang.

“Tidak tersedia penafsiran di situ. Jadi menurut pandangan saya, logika hukumnya adalah seluruh partai politik yg mempunyai presentase di pemilu yang lalu. Jadi jika yang baru barangkali itu tidak masuk. Karena jika kita masuk ke parliamentary threhsold yang sudah dibatasi di UU, bukan artinya menabrak konstitusi,” tuturnya.

Berbeda bersama Rufinus, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Rambe Kamarul Zaman menyebutkan bahwa partai apapun mampu turut menyumbang dana untuk keperluan kampanye.

“Logikanya ya barang siapa boleh menyumbang. Mau nyumbang ke paslon presiden dan caleg, tinggal gimana kita menyusunnya di PKPU,” ucapnya. Menjawab perihal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa KPU mempersilahkan partai baru untuk mampu turut menyumbang dana kampanye. Namun, keputusan nominal sumbangan bagi partai baru dibatasi pada angka Rp 25 miliar.

“Boleh partai baru turut menyumbang dana kampanye kepada capres yang diusungnya bersama minimal Rp 25 miliar,” ungkap Arief.

Pembahasan mengenai sumbangan dana kampanye tersebut, dikatakan Arief akan dilanjutkan pada rapat selanjutnya pekan depan. Pembahasan mengenai dana kamoanye tersebut akan bersama bersama pembahasan PKPU Pencalonan Presiden.

Pada Pasal 222 UU Pemilu itu sendiri tercantum bahwa pasangan calon di Pemilu 2019 yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari kuantitas kursi DPR atau meraih 25 persen dari suara sah nasional didalam pemilu bagian DPR sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *